Pemkab Kukar Gelar Rakor Penguatan Tata Kelola Perangkat Daerah

Asisten III bidang Administrasi Umum Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) DAfip Haryanto membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Tata Kelola Perangkat Daerah, di Hotel Grand Senyiur, Balikpapan, Rabu (10/12/2025).

Acara ini dihadiri para Staf Ahli, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta jajaran pejabat di lingkungan Setdakab Kukar.

Dalam sambutan Bupati Kukar Aulia Rahman Basri yang disampaikan Dafip menegaskan pentingnya rakor sebagai momentum evaluasi akhir tahun sekaligus langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.

“Rakor ini menjadi wadah sinergi seluruh perangkat daerah dalam penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, tata laksana, pelayanan publik, serta peningkatan kinerja dalam rangka reformasi birokrasi,” ujarnya.

Ia menyoroti pentingnya analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK) sebagai instrumen utama dalam menyesuaikan kebutuhan sumber daya manusia dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Relasi antara penataan kelembagaan dengan Anjab dan ABK akan berpengaruh besar terhadap perbaikan struktur organisasi sesuai perkembangan dan kebutuhan daerah.

Ditekankan juga bahwa tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas semakin tinggi. Pelayanan publik, menurutnya, harus memenuhi prinsip kemudahan, kecepatan, ketepatan, dan keterjangkauan biaya tanpa mengurangi mutu layanan.

Untuk itu, ia mendorong perangkat daerah agar memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mempercepat dan mempermudah pelayanan.

“Penggunaan teknologi adalah kunci untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Dengan teknologi, kita bisa memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat,” tegasnya.

Bupati juga menegaskan bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar slogan, melainkan tuntutan nyata yang harus dijalankan dengan orientasi pada dampak positif bagi masyarakat. Ia mengingatkan agar perangkat daerah tidak hanya berorientasi pada capaian indeks reformasi birokrasi semata.

“Tidak ada artinya kita memperoleh penghargaan atas capaian indeks reformasi birokrasi yang tinggi jika angka kemiskinan, stunting, atau inflasi di daerah masih tinggi. Orientasi kita adalah kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar penghargaan,” tegasnya.

Menutup sambutannya, Bupati berharap rakor ini menghasilkan rekomendasi strategis yang aplikatif untuk perbaikan tata kelola perangkat daerah. “Saya berharap rakor ini benar-benar melahirkan langkah-langkah nyata agar tata kelola pemerintahan di Kukar semakin baik, maju, efektif, efisien, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Acara rakor yang berlangsung di Hotel Grand Senyiur ini diwarnai dengan diskusi aktif antarperangkat daerah, yang diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih profesional dan berorientasi pada pelayanan publik. (prokom04)